SUARA ABDI RAKYAT VOL. III

MENDING MAKAN DARIPADA KESEJAHTERAAN!

OLEH : SYAHRUL FARHONI (KADER DPC GMNI SERANG)

Program makan siang gratis yang kini istilahnya diubah menjadi makan bergizi gratis sejak awal dicetuskan telah menuai kritik dari sejumlah pihak. Presiden Prabowo Subianto, mengubah nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan perubahan nomenklatur program makan siang gratis dimaksudkan agar lebih bermakna. Namun, Program makan bergizi gratis menjadi perbincangan hangat yang kerap didiskusikan oleh seluruh lapisan masyarakat di sosial media, maupun di ruang keluarga. Tidak heran apabila program ‘makan bergizi gratis’ dianggap sebagai program utama yang diusung oleh presiden terpilih oleh masyarakat karena banyaknya media yang memberitakannya. Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Prabowo dinilai skeptis oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut diakibatkan dari adanya ketidaksiapan strategi yang direncanakan hingga mengambil sebagian dana dari dana pendidikan yang tentunya akan mengakibatkan menurunnya anggaran untuk pendidikan di sektor yang lain.

Prabowo berulang kali menyebutkan bahwa hal utama yang paling penting dalam kegiatan pembelajaran adalah terpenuhinya asupan gizi bagi anak sekolah. Hal tersebut dinilai mampu dalam meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan di sekolah. Memang benar bahwa untuk menyerap pengetahuan secara maksimal dan dapat berkonsentrasi dalam belajar seorang siswa harus memenuhi asupan gizi dalam sarapan. Namun hal tersebut tidak akan berguna apabila fasilitas penunjang dalam pembelajaran sebagian rusak yang bahkan cenderung tidak ada. Berdasarkan data yang dihimpun dari BBC.com, berdasarkan data dari Kemendikbud Ristek menyebut bahwa ruang kelas yang rusak di Indonesia mencapai 26%. Selain itu, jumlah ruang kelas yang kondisinya baik hanya mencapai 14% saja. Bahkan kualitas ruang belajar yang digunakan oleh siswa dalam menyerap pengetahuan tidak mencapai 50% yang masuk dalam kategori baik. Hal tersebut sangatlah miris dan berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Berdasarkan data tersebut, tentunya hal paling utama yang harusnya jadi prioritas pemerintah selanjutnya adalah perbaikan dan pemenuhan fasilitas sekolah oleh pemerintah. Terpenuhinya fasilitas penunjang pembelajaran bagi siswa dan guru dapat meningkatkan kualitas siswa yang mampu menghasilkan SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 nanti. Untuk memenuhi hal tersebut, tentunya anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan dikurangi untuk pemenuhan ambisi program makan siang gratis. Seharusnya, pemerintahan selanjutnya lebih memprioritaskan pemenuhan dan perbaikan fasilitas sekolah terlebih dahulu, baru dilanjut dengan pelaksanaan program ‘makan siang gratis’. Pemenuhan dan perbaikan fasilitas sekolah menjadi lebih baik dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti.

Terlebih lagi, program makan bergizi gratis yang semula dianggarkan sebesar Rp. 15.000,- dipangkas menjadi Rp. 10.000,- . Hal ini memicu huru hara dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan besar, dengan anggaran yang sedemikian rupa apakah dapat memenuhi gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hami dan menyusui? bagaimana metode dan strategi yang efjsien untuk merealisasikan program tersebut? apakah dapat mencapai tujuannya yaitu menurunkan angka stunting? tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dan dianalisa secara utuh oleh pemerintah. Bahkan dengan anggaran yang dipangkas menjadi Rp. 10.000,- akan menjadi tantangan juga bagi penyedia. Melalui pantauan Tempo di kedai makanannya, satu porsi makanan dengan bujet Rp 10.000 rata-rata hanya mendapatkan dua jenis lauk. Di kedai milik Yogi itu, misalnya, menu Rp 10 ribu hanya bisa mendapatkan nasi, telur semur dan sayur oncom, atau bisa juga mendapatkan nasi, ikan tongkol suir dan sayur oncom. Namun, jika pembeli menginginkan makanan yang komplit seperti komposisi karbohidrat, protein hewani, nabati, dan lainnya dengan budget Rp 10 ribu, maka kata Yogi, belum bisa dapat di kedainya. Sementara untuk menu ayam dan ikan di kedainya dihargai Rp 13 ribu perporsi. Jika harga pangan naik, maka harga di kedainya juga ikut naik. Adapun Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Sumatra Selatan (Sumsel) telah menyusun komposisi dan menu makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan anggaran Rp. 10.000,- per porsi. Ketua Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Sumatra Selatan (Sumsel) Yenita mengatakan, penyusunan tersebut merupakan intruksi dari AsDI pusat sebagai salah satu tim ahli gizi yang berperan menyusun menu makanan bergizi gratis khusus untuk wilayah Sumatera Selatan. Meski anggarannya ditekan di harga Rp. 10.000,- per porsi, Yenita mengatakan, AsDI Sumsel yang terdiri dari berbagai ahli gizi, tetap menyusun dan merancang program tersebut dengan metode gizi seimbang yang akan didistribusikan untuk anak sekolah, ibu hamil dan menyusui. Namun, dengan penetapan anggaran yang baru, hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya dengan tim ahli gizi lainnya. Jika sebelumnya dengan anggaran Rp. 15.000,- timnya bisa leluasa untuk merancang berbagai menu, maka saat ini ia harus lebih selektif untuk membuat beragam menu tiap harinya. Aternatif menu seimbang dengan anggaran Rp 10.000,- adalah dengan menerapkan metode secukupnya, dalam arti tetap ada protein hewani seperti ayam dengan potongannya tidak terlalu besar karena menyesuaikam harga bahan pangan di pasaran.

Program makan bergizi gratis tentu juga perlu kajian yang komprehensif dan utuh. sebab jika ditinjau dengan adanya program makan bergizi gratis ini akan membuka pintu praktik korupsi. Program makan siang gratis/atau makan bergizi gratis atau school lunch program (SLP) untuk anak bukan hal baru di dunia. Jepang adalah satu dari puluhan negara yang sudah menginisiasi program ini sejak 1889 di sebuah sekolah dasar swasta di Kota Yamagata. Hingga kemudian pada 1957, program SLP di Jepang diintegrasikan menjadi program wajib di SD dan SMP yang disubsidi oleh pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Jepang. Program ini tentu bukan program sembarangan. Berbagai studi sudah mengevaluasi dampak program ini terhadap status kesehatan dan gizi anak sekolah. Studi yg dilakukan oleh Asakura dan Sasaki di Jepang misalnya, SLP memberikan dampak signifikan terhadap kualitas diet yang lebih baik dari siswa. Tentu kualitas diet yang baik akan berkorelasi dengan status gizi dan kesehatan anak serta performa belajar anak. Penelitian lain yang spesifik dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh tim peneliti dari Unversitas IPB yang mengevaluasi dampak dari program makan siang gratis di pondok pesantren selama sembilan bulan pada murid berusia 13-18 tahun. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik terkait pola diet dan diikuti dengan penurunan prevalensi masalah anemia pada anak dari 42% menjadi 21%.

Tentu dari berbagai pengalaman baik di Jepang dan berbagai studi yang sudah membuktikan keefektifan program SLP sebelumnya, banyak hal-hal operasional yang perlu digarisbawahi dalam implementasi program ini. Pertama, memastikan isu supply chain mulai dari proses pengadaan, produksi hingga penyajian perlu dikelola dan dijamin standar prosesnya. Bagaimana mengatur proses pengadaan dan produksinya, apakah akan dikelola terpusat di sekolah atau dilakukan oleh pihak ketiga? Bagaimana memastikan proses ini bebas dari praktik korupsi dan suap? Bagaimana cara memastikan semua makanan disiapkan aman atau memiliki riwayat alergi tertentu. Berkaca dari program bantuan sosial yang selama ini dilakukan pemerintah, banyak sekali potensi kekeliruan sasaran dan kecurangan pengaturan paket yang diterima, yang mungkin juga bisa terjadi dalam program ini. Belum lagi potensi kontaminasi makanan yang berisiko terjadi hingga mengakibatkan keracunan bahkan kematian. Kedua, memastikan program tepat sasaran. Pemerintah Jepang betul-betul memikirkan bukan hanya makanan bisa sampai tepat di meja siswa, namun juga isi makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan porsi energi dan zat gizi siswa. Oleh karena itu, seorang ahli gizi ditugaskan di setiap sekolah untuk menyupervisi dan memonitoring pengaturan menu makan siang anak di sekolah. Pemberian makan siang atau susu yang tidak sesuai kebutuhan anak dan usianya, justru memicu masalah baru berupa kelebihan berat badan atau obesitas pada anak. Masalah ini tidak kalah serius dengan masalah stunting. Melihat kompleksitas program ini dan pengalaman implementasi dari program serupa yang pernah diterapkan di Indonesia seperti bantuan langsung tunai atau bantuan sosial sembako. maka banyak juga yang memandang skeptis dan pesimis terhadap program ini.

Alih-alih berdampak positif, namun justru menjadi beban baru dalam APBN atau potensi lumbung korupsi baru. Di Jepang sendiri sebagai gambaran, satu orang anak SD dianggarkan 39 USD dan 44 USD untuk anak SMP setiap bulan untuk program SLP ini. Bukan jumlah kecil jika diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan program ini dianggap kurang efektif jika diterapkan sebagai penanggulangan stunting di Indonesia. Program pencegahan stunting lainnya yang sudah berjalan selama ini di Indonesia seperti program dengan fokus pendekatan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) justru dapat lebih dikuatkan implementasinya. Pemerintah perlu mendorong para akademisi melakukan kajian riset-riset implementasi kesehatan yang tidak hanya fokus terhadap penggalian akar masalah dan tantangan teknis implementasi program namun juga mencari solusi alternatif bersama dengan para pelaksana program di lapangan. Program suplementasi tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil dan remaja misalnya. Program ini sudah sangat lama diterapkan di Indonesia namun selalu dihadapkan dengan masalah-masalah klasik seperti ketersediaan yang tidak adekuat dan tingkat konsumsi yang rendah. Data dari riset kesehatan dasar pada 2018 menyebutkan dari 80,9% siswi remaja yang menerima TTD di sekolah, hanya 1,4% di antaranya yang betul-betul mengonsumsi sesuai dengan jumlah standar. Begitupula dengan data untuk ibu hamil, dari 73,2% ibu hamil yang menerima TTD hanya 38,1 yang mendapatkan jumlah sesuai standar dan mengonsumsi secara lengkap lebih dari 90 tablet.

REFERENSI :

1. Tempo.co

2. Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Gizi

3. Kumparan.co

4. CNBC Indonesia

5. VOA Indonesia