SUARA ABDI RAKYAT VOL. VIII
DIALEKTIKA KETIMPANGAN: ANTARA AKUMULASI MODAL MARXIAN DAN PENGKHIANATAN AMANAT MARHAEN
Penulis:
Bung Suhendri (DPK GMNI UIN SMH Banten)
Laporan CELIOS mengenai ketimpangan ekonomi Indonesia 2026 merupakan yang diliris pada april merupakan bukti empiris yang telanjang atas tesis klasik Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Das Kapital perihal "akumulasi primitif" (primitive accumulation). Bagi Marx dan Engels, kapitalisme bukanlah sistem yang statis, melainkan mesin yang secara inheren mengonsentrasikan kekayaan di satu kutub (borjuis/oligarki) dan menciptakan kemelaratan di kutub lainnya (proletariat). Fenomena di mana 50 orang terkaya menguasai kekayaan setara dengan 55 juta rakyat bukanlah kebetulan statistik, melainkan hasil dari mekanisme "ekstraksi nilai lebih" (surplus value). Ketika upah pekerja stagnan sementara harta elite melonjak Rp 13 miliar per hari, ini adalah manifestasi konkret dari upaya pemilik modal untuk meminimalkan biaya tenaga kerja serendah mungkin guna memaksimalkan akumulasi kapital. "Zero safety net" bagi Gen-Z, yang digambarkan dalam laporan ini, adalah bentuk eksploitasi di mana kapitalis membebankan seluruh risiko kehidupan sakit, pensiun, dan kehilangan pekerjaan kepada buruh, sementara mereka memetik buah keuntungan tanpa kewajiban sosial.
Dalam perspektif Indonesia Menggugat, pledoi Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial Belanda, data ketimpangan ini adalah bentuk "kolonialisme baru" (neokolonialisme) yang lebih canggih. Jika dulu Bung Karno menggugat Belanda yang mengisap darah rakyat, hari ini kita berhadapan dengan oligarki domestik yang melakukan hal serupa. Bung Karno dalam *Indonesia Menggugat* menegaskan bahwa kemelaratan rakyat bukanlah nasib, melainkan produk dari sistem ekonomi yang tertata untuk menghisap. Kondisi di mana 58% kekayaan elite bersumber dari bisnis ekstraktif yang merusak lingkungan, sementara rakyat menanggung beban bencana iklim, adalah bentuk nyata dari struktur ekonomi yang menempatkan "modal di atas manusia," sebuah kondisi yang dulu ditentang keras oleh Soekarno sebagai musuh utama perjuangan bangsa.
Melihat lebih jauh ke dalam pemikiran Soekarno di Mencapai Indonesia Merdeka, ia dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan politik hanyalah "jembatan emas" menuju keadilan sosial. Dalam esai tersebut, Soekarno menekankan bahwa ekonomi harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Namun, data CELIOS menunjukkan bahwa ekonomi kita justru bergerak ke arah sebaliknya: menuju ekonomi oligarkis yang terkonsentrasi. Ketiadaan jaminan sosial bagi mayoritas angkatan kerja muda membuktikan bahwa kita sedang berjalan menjauh dari cita-cita Mencapai Indonesia Merdeka. Jika Soekarno memimpikan sebuah masyarakat di mana tidak ada lagi penghisapan (exploitation de l'homme par l'homme), maka realitas 2026 yang disajikan dalam laporan ini justru menggambarkan kembalinya masyarakat "kuli" yang teralienasi, di mana nilai diri seorang manusia ditentukan hanya oleh seberapa produktif ia bagi mesin kapital, tanpa jaminan masa depan.
Dalam kumpulan pemikiran Di Bawah Bendera Revolusi, Bung karno sering menekankan pentingnya persatuan massa rakyat terutama kaum Marhaen untuk melawan dominasi kekuatan modal asing dan feodal. Fenomena kabinet yang didominasi oleh elite berharta triliunan rupiah, sebagaimana diungkap dalam laporan, menunjukkan adanya "penyanderaan" kebijakan oleh kepentingan segelintir orang (policy capture). Bagi Bung Karno, ini adalah anomali revolusi. Perjuangan di bawah bendera revolusi tidak boleh berhenti hanya pada pengusiran penjajah fisik, tetapi harus berlanjut pada upaya menumbangkan dominasi ekonomi yang memiskinkan rakyat. Ketimpangan upah dan ketiadaan perlindungan kerja yang dialami Gen-Z adalah alarm bagi kita untuk kembali menyalakan semangat revolusioner dalam menuntut distribusi ekonomi yang adil.
Analisis kecil-kecilan ini mendapati bahwa data CELIOS bukanlah sekadar catatan ekonomi, melainkan mandat untuk melakukan koreksi sejarah. Marx dan Engels memberi kita kacamata untuk melihat bagaimana struktur sistemik ini bekerja dalam memeras tenaga kerja, sementara Bung Karno memberikan kompas moral untuk menolak sistem tersebut. Jika kita membiarkan konsentrasi kekayaan terus menumpuk di puncak piramida sosial sementara fondasi masyarakat berada dalam kerentanan, maka kita sedang mengkhianati substansi kemerdekaan itu sendiri. Mengatasi ketimpangan ini menuntut keberanian untuk melakukan redistribusi aset dan kekuasaan, memastikan bahwa Republik ini kembali menjadi milik rakyat, bukan menjadi alat bagi segelintir oligarki untuk melanggengkan akumulasi kekayaan di atas penderitaan marhaen modern.
Referensi :
Askar, M. W., Muhammad, G. D., Yudhistira, B., Hidayah, I., Fikri, B., Lianasari, A., & Darmawan, J. (2026). Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Jakarta: Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Engels, F., & Marx, K. (1848). Manifesto Komunis.
Marx, K. (1867). Das Kapital: Kritik terhadap Ekonomi Politik.
Sukarno. (1964). Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
Sukarno. (1930). Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial.
Sukarno. (1933). Mencapai Indonesia Merdeka
Comments